Sosial Media

twiiter

youtube

instagram

Thursday, 17 November 2016 16:05

Ketika Narkoba Menjadi Isu kampanye Negatif

Ketika Narkoba Menjadi Isu kampanye Negatif beritagar.id

Oleh : Afib Rizal, S.Sos, M.I.Kom

 

Ketika berkampanye di New Hampshire pada Sabtu 15 Oktober kemarin, Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik menuduh rivalnya, Hillary Clinton telah mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk meningkatkan staminanya sebelum menjalani debat capres kedua pada tanggal 9 Oktober lalu. Trump menantang Hillary untuk melakukan tes narkoba jelang debat terakhir tanggal 19 Oktober. Ia berpendapat, Hillary tampil lebih energik pada sesi awal debat meski tidak bertahan sampai akhir. Sayangnya, tuduhan ini tidak disertai bukti apapun juga.

 

"Saya pikir kita harus melakukan tes narkoba sebelum debat. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, pada sesi awal debat dia begitu bersemangat dan pada akhirnya dia menjatuhkan saya. Tapi dia bahkan nyaris tak bisa berjalan menuju mobilnya," ujar Trump seperti dilansir CNN, Minggu (16/10/2016).

 

Pernyataan Trump diatas sebetulnya bukan pertama kali ia lontarkan. Isu kesehatan Hillary menjadi senjata bagi Trump. Ia telah berulang kali mempertanyakan stamina, kesehatan, serta mental mantan Ibu Negara itu untuk memimpin AS. "Banyak hal yang terjadi. Banyak hal. Saya pikir dia akan 'dipompa' dengan bantuan obat-obatan pada debat terakhir. Capres AS harus seperti atlet, menjalani tes narkoba sebelum debat berikutnya dan aku bersedia menjalaninya," klaim Trump.

 

Mengomentari pernyataan Trump, tim kampanye Demokrat mengatakan bahwa Trump tengah berusaha untuk menekan dukungan terhadap Hillary melalui 'sebuah upaya memalukan untuk merusak pemungutan suara bahkan sebelum momen itu terjadi'. Akhirnya sampai dengan debat final calon presiden AS pada tanggal 19 Oktober, permintaan Trump tersebut tidak dipenuhi oleh Hillary.

 

Isu narkoba yang digunakan dalam ajang politik juga terjadi di Indonesia, apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017 yang diselenggarakan di 101 kabupaten kota/provinsi. Tercatat banyak calon kepala daerah yang diragukan “kebersihan” dirinya dari Narkoba.

 

Kabag Humas BNN RI, Komisaris Besar Slamet Pribadi, mengungkapkan ada beberapa kabupaten/provinsi yang calon kepala daerahnya harus melakukan tes narkotika lebih dari satu kali. Slamet mengatakan hal itu dilakukan lantaran Komisi Pemilihan Umum didaerah dan desakan beberapa pihak yang kurang yakin dengan tes yang dilakukan BNN Provinsi.

 

Slamet mengatakan ada beberapa daerah yang bahkan langsung mengirimkan sample urine dan rambut langsung ke BNN pusat di Jakarta. Daerah itu antara lain Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Morotai, Halmahera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Ambon, Papua Barat dan Bali.

 

Namun ada juga daerah yang diminta BNN mengirimkan sampel urine dan rambut karena dianggap tidak memenuhi standar kelayakan seperti di provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton Selatan) untuk diambil ulang samplenya.

 

Penulis pernah beberapakali dihubungi oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk dimintai pendapat berkenaan dengan hasil uji narkoba yang telah dilaksanakan oleh calon kepala daerah. Karena bukan kapasitas penulis untuk menjawab dan khawatir untuk dipolitisasi, maka penulis menyarankan pihak-pihak tersebut untuk berhubungan dengan pihak yang lebih berkompeten.

 

Sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terutama di pasal 7 Ayat 2 tentang Persyaratan calon dan Pasal 45 ayat 2 tentang Surat Keterangan Calon.

 

Secara umum, Tes uji narkoba secara normatif dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada masyarakat, bahwa calon kepala daerah yang akan dipilihnya nanti bebas dari riwayat penggunaan narkoba. Imbasnya, jika dalam pemeriksaan tersebut ada riwayat penggunaan narkotika, maka calon kepala daerah itu dibatalkan pencalonannya.

 

Rawan Politisasi.

 

Sebagai sebuah Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan Hukum dan wujud dari produk hukum dari sistem politik tidak saja dipengaruhi, melainkan juga ditentukan oleh politik. Sampai batas tertentu, pertarungan kepentingan politik tersebut masih cukup wajar, apalagi jika dengan tujuan untuk menuju kualitas hukum yang bisa menangkap substansi maupun ruh yang dikehendaki oleh rakyat. Namun kemudian menjadi tidak wajar, jika kepentingan-kepentingan yang diselundupkan tersebut merupakan kepentingan kelompok, atau bahkan perorangan, yang bertentangan kepentingan publik. Niklas Luhmann mengatakan, semakin modern dan besar suatu negara, semakin kompleks birokrasinya, politisasi hukum semakin tak terhindarkan.

 

Melihat fenomena diatas, penulis melihat telah terjadi politisasi UU Pilkada terutama dalam prakteknya untuk melemahkan ataupun menggugurkan lawan politik. Dalam hitungan politik, pasangan Calon Kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada dinilai sangat kuat, maka 1001 cara dilakukan pesaing untuk mencari kelemahannya.

 

Bambang Sadono (2009) mendefiniskan bahwa politisasi adalah suatu rekayasa, penyimpangan, atau penyelundupan hukum baik dalam proses pembuatan maupun penegakannya, yang dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan dan fungsi hukum itu sendiri sehingga melahirkan hukum yang tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara teknis bentuk politisasi hukum bisa melalui pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang. Praktek politisasi hukum tidak hanya terbatas pada proses pembuatan perundang-undangan yang baru, namun juga kecenderungan untuk tak segera mengubah produk hukum yang antidemokrasi.

 

Dalam kasus diatas, Politisasi ini dilakukan dengan cara kampanye negatif. Walaupun pada akhirnya kampanye negatif yang dilakukan dapat mencederai demokrasi dan persaingan yang tidak sehat untuk meraih kemenangan dalam Pilkada. Disisi lain, dewasa ini isu narkoba menjadi sangat sensitif disamping isu korupsi ataupun perselingkungan.

 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simajuntak membeberkan perbedaan kampanye negatif dan kampanye hitam. Menurutnya, kampanye bisa disebut sebagai kampanye hitam jika materi kampanye tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara, kampanye negatif adalah kampanye yang materinya nyata adanya atau pernah terjadinya. Namun, kenyataan tersebut biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif menyangkut pasangan calon (rekam jejak). Sehingga merusak citra pasangan calon yang menjadi objek kampanye.

 

Kampanye negatif merupakan suatu keniscayaan dalam berpolitik. Meminjam istilah dalam film 3Idiots (2010), “Perang hanya bisa dimenangkan melalui dua hal. Pertama dengan menaikkan kemampuan diri dan yang kedua dengan mengurangi konsentrasi ataupun melemahkan potensi pesaing”. Dalam istilah lainnya, pada saat kampanye setiap kandidat berusaha melakukan dua hal: Menunjukkan hal-hal yang terbaik terkait dirinya dan melakukan hal-hal lain yang terkait dengan saingan atau lawan politiknya. 

 

Propaganda Kebohongan.

 

Sebagai bola liar yang akhirnya bergulir dan tidak dikontrol dengan baik, kampanye negatif akan berubah menjadi propaganda kepada publik. isi kampanye negatif yang terus dilakukan tersebut akan diingat atau ditafsirkan masyarakat sebagai kebenaran. Bagi pemilih diharapkan untuk tidak memilih pasangan calon tersebut. Sedangkan bagi penyelenggara, di awal penyelenggaraan akan dapat mempengaruhi kepeutusannya tentang keabsahan pasangan calon. Hipotesis ini sangat sesuai dengan doktrin “Kebohongan Goebels”.

 

Mungkin dalam kuburnya, Goebels akan tersenyum puas karena teori yang ia ciptakan menjelang Perang Dunia ke II itu tumbuh subur termasuk di Indonesia sendiri. Paul Joseph Goebbels (1897-1945) seorang menteri Propaganda Nazi Jerman. ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Teknik jitu hasil kepiawaiannya diberi nama “Argentum ad nausem” atau lebih dikenal sebagai teknik “Big Lie” (kebohongan besar). Prinsip dari tekniknya itu adalah menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Sederhana namun mematikan.

 

Doktrin Goebbels paling tersohor adalah: “Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan!” Sedangkan kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja. Dalam pandangan Goebbels, bohong itu indah. Ada seni untuk kebohongan. Sehingga orang yang dibohongi, meskipun pada akhirnya ia tahu dibohongi, tetap bakal terpesona. Konsep pembohongan adalah sebagai suatu pesan yang dengan sadar disampaikan oleh pengirim untuk menimbulkan kepercayaan atas kesimpulan palsu bagi si penerima.

 

Keberhasilan teori ini tampaknya baru sebatas pengkonseptualisasian fenomena pembohongan dalam proses komunikasi. Karenanya, berdasarkan kriteria kebaikan teori menurut Littlejohn, teori ini hanya baru memenuhi satu dari empat komponen, yaitu komponen konsep. Komponen lainnya, yaitu komponen asumsi filosofis, eksplanasi, dan prinsip, terlihat belum dipenuhi oleh teori ini.

 

Hal yang mungkin dilakukan oleh obyek kampanye negatif adalah tiga hal. Pertama, serang kembali dengan kampanye negatif seperti yang dilakukan oleh Hillary dengan mengungkap skandal seks yang pernah dilakukan oleh Trump. Cara yang kedua adalah dengan do nothing! (mendiamkan saja), seiring dengan bergulirnya waktu, isu itu akan akan hilang sendiri. Yang ketiga adalah dengan pembuktian diri. Dalam kasus narkoba diatas, sudah tepat apa yang dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan dengan meminta tes urine ulang di tempat yang lebih kredibel.

 

Sayangnya, bagi individu ataupun pasangan calon yang merasa dirugikan oleh kampanye negatif bersih narkoba ini bukan saja akan diingat publik sampai Pilkada selesai dilaksanakan, tapi akan selamanya diingat oleh publik terlepas benar tidaknya isu itu atapun sekeras apapun klarifikasi yang telah dilaksanakan. Disitulah kebohongan akan bermertamorforsis menjadi sebuah kebenaran yang diyakini.

 

Dalam kasus Pemilihan Presiden Amerika diatas, Rekam jejak Trump yang telah melakukan pelecehan seksual pada tahun 1995 dan kasus Clinton-Monica Lewinsky di tahun 1990-an akan selalu diangkat ke permukaan. Apalagi jika yang bersangkutan akan berkompetisi dalam kegiatan politik. Intinya isu kampanye negatif akan melekat pada diri seseorang seolah menjadi rekam jejaknya seumur hidup, bukan ?.

 

#stopnarkoba

Sumber :

  • Bambang Sadono, 2009, Disertasi :”Politisasi Hukum Media Dalam Praktek Negara Kekuasaan Studi Kasus Penyusunan Undang-Undang Penyiaran”.
  • UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
  • https://netz.id/news/2016/09/29/00516-01016/1002290916/pentingnya-tes-narkoba-pasangan-calon-kepala-daerah
  • http://m.liputan6.com/global/read/2627356/donald-trump-tantang-hillary-clinton-lakukan-tes-narkoba?HouseAds&campaign=TrumpHillaryPascaDebat_Global_MSTM
  • http://www.jpnn.com/read/2011/01/19/82362/Bohong-Itu-Indah-
Read 582 times Last modified on Thursday, 17 November 2016 16:19
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…